Kabupaten Kediri,bidikkasusonline – Terungkapnya dugaan ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran yang seharusnya disalurkan melalui Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kepada KONI Kabupaten Kediri memicu sorotan publik. Pengalihan dana yang tidak sesuai prosedur ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana olahraga di Kabupaten Kediri.
Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kediri Raya, pada Rabu, 5 Februari 2025, melakukan audiensi dengan KONI untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan ini. Namun, audiensi tersebut tidak membuahkan hasil, karena hanya ditemui oleh Humas KONI, Bapak Bimo, sementara Ketua KONI tidak hadir dengan alasan sibuk mempersiapkan pertandingan atlet Porprov. Tak adanya kehadiran perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kediri dan Persedikab membuat audiensi tersebut berakhir tanpa solusi.
Siti Isminah, perwakilan dari LSM Srikandi, sangat menyayangkan pengelolaan anggaran yang besar, yang mencapai Rp 3 miliar, namun tidak mampu meningkatkan kualitas tim Persedikab. Ia menegaskan bahwa jika tidak ada penjelasan yang memadai, pihaknya siap melakukan aksi damai dalam jumlah besar untuk menuntut kejelasan penggunaan dana tersebut.
Dalam percakapan terpisah, Dentama, manajer Persedikab Kediri, mengakui melalui WhatsApp bahwa tim mengalami penurunan performa yang signifikan. Ia mengonfirmasi bahwa ada kekeliruan dalam pengelolaan dana yang seharusnya mendukung perkembangan tim.
Dari informasi yang dihimpun, dugaan penyalahgunaan anggaran ini muncul akibat pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran. Meskipun Persedikab Kediri berkompetisi di Liga 4 sepak bola nasional, hasil yang dicapai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah diterima.
Pada kesempatan berbeda, beberapa anggota LSM dan media berusaha mendatangi kantor Persedikab Kediri untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut. Sayangnya, kantor tersebut tutup, dan mereka hanya bertemu dengan penjaga yang tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu ini.
Situasi ini semakin mempertegas tuntutan masyarakat dan berbagai pihak agar Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan klarifikasi dan melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran administrasi olahraga. Transparansi dalam pengelolaan dana publik sangat penting agar masyarakat dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Kediri.(Red.C)
